MoU KemenBUMN, KemenkoUMKM dengan PBNU

INFOnews.id | Bangkalan - Terangkai dalam Puncak Peringatan Harlah Nahdlatul Ulama (NU) ke-99 di Pondok Pesantren (Ponpes) Syaichona Kholil di Bangkalan, Madura, Pengurus Besar (PB) Nahdlatul Ulama melakukan penandatanganan nota kesepahaman dengan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), yang dilakukan Erik Tohir dan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Menkop UKM), yakni Teten Masduki, Kamis (16/2/2022), malam.

"Ini hasil setelah (NU) menyatakan diri terbuka untuk semua," kata Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf. 

Disampaikan, melalui Badan Usaha Milik NU bersama Kementerian BUMN akan membangun 250 jenis usaha. Sementara, dengan Kemenkop UKM segera mendidik sekurang-kurangnya 10 ribu wirausahawan di kalangan pesantren.

Selain itu, di wadah Badan Usaha Milik NU juga akan bekerja sama dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan serta Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Diantaranya, disebutkan akan melibatkan sedikitnya 130 Cabang NU di Indonesia dilakukan pembangunan dan pengembangan kampung nelayan.

"Akan melibatkan 130 Cabang NU Se Indonesia, untuk membangun dan mengembangkan kampung nelayan, di 90 titik," jelasnya.

Dalam kalimatnya, Menteri BUMN Erik Thohir sambil menyebut pihaknya setelah diberi arahan oleh Presiden Joko Widodo, maka diharapkan bisa mengintervensi kesenjangan ekonomi khususnya di lingkungan santri.

Dengan kerjasama BUMN dengan NU diharapkan mampu menjadi terobosan untuk memperkuat kebangkitan perekonomian umat.

"Dua minggu lalu, Sekjen PBNU Gus Ipul bilang kepada saya, bagaimana cara memperkuat kebangkitan umat. Sebab sebagai negara muslim terbesar, Indonesia belum masuk 10 besar industri halal di dunia. Artinya masih ada sesuatu dan harus ada yang diperbaiki bersama," katanya.

Pihaknya juga mendorong pesantren untuk menjadi mercusuar kebangkitan ekonomi yang diimplementasikan dengan kerja sama antara BUMN milik NU dan BUMN milik bangsa.

"Insya Allah ada 250 PCNU yang sudah masuk kategori. Kami juga sudah minta ke HIMBARA untuk bersama-sama melakukan pendampingan, termasuk dengan Kementerian Koperasi dan UKM," urainya.

Kemudian, Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki juga mengaku gembira dengan akan terlahirnya 10 ribu pelaku usaha dari santri atau wirausahawan santri.

"Sebelum MoU, Sekjen Gus Ipul juga mengingatkan saya, agar kesepakatan ini tidak bohong-bohongan. Lalu, saya sampaikan juga ke Gus Ipul, 10 ribu ini masih sedikit. Sehingga ke depan harus terus bertambah," ujarnya. 

Kerjasama dengan PBNU, menurut Teten sejalan dengan terbitnya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional, yang tujuannya mencetak pengusaha-pengusaha baru.

"Kami juga diperintahkan oleh Presiden untuk memperkuat Koperasi Pondok Pesantren (Koppontren). Di Jabar sudah ada percontohan, lalu di Jatim ada beberapa pondok pesantren juga ada. Adanya 10 ribu wirausaha santri akan memperkuat jaringan," kata Teten.

Di acara yang meriah itu, juga hadir Rais Aam PBNU KH Miftahul Achyar, jajaran Ketua Tanfidziyah PBNU, juga Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa dan Wagub Jatim Emil Elestianto Dardak, Forkopimda Jawa Timur serta ulama dan kiai sepuh. Serta undangan lainnya. (inf/tji/red)

Editor : Tudji Martudji